“Dalam kasus Jiwasraya, Kejagung Perlu merumuskan modus kejahatan dengan metode “follow the people”. Pertanyaanya, Jaksa Agung berani tidak melakukannya? Jangan sampai Kejagung dipandang main main dalam mengusut kasus tersebut.” Benny K Harman Anggota F-PD pada RDP dg Kejagung

“Terkait kasus Jiwasraya ini jangan tebang pilih. OJK jg harus tetap diawasi. Kemudian soal broker di bursa saham itu hrs benar2 ditelaah ken banyak jg yg baik banyak jg yg hanya mencari keuntungan.” ~Santoso~ Anggota Komisi III Fraksi Partai Demokrat, pada RDP dgn Kejagung

FPD: Jiwasaraya Kejahatan yang Sempurna demokrat.or.id/s32j78lr2/fpd-… Anggota Komisi III dari Fraksi Partai Demokrat DPR-RI DIDIK MUKRIANTO: Kejahatan Jiwasraya dapat dikatakan kejahatan yg sempurna. Semuanya dipersiapkan dan direncanakan dg matang. #Jiwasrayagate #jiwasrayadirampok #Jiwasraya

Fraksi Partai Demokrat DPR-RI Demokrat TV Partai Demokrat DIDIK MUKRIANTO Pansus akan membuat kasus tersebut terang benderang & mengembalikan kepercayaan publik dan investor asing

Anggota Komisi III Fraksi ⁦Partai Demokrat⁩, ⁦Benny K Harman⁩, menyinggung eks DirKeu Jiwasraya Hary Prasetyo yang telah ditetapkan tsk oleh Kejagung. Benny menyoal status Hary Prasetyo yang pernah mengisi jabatan di Kantor Staf Presiden. news.detik.com/berita/d-48662…

Jangan gagap, nanti tertangkap. Atau memang sudah mulai kalap? Aroma busuk sudah menguap, tentang cerita suap menyuap. Apalagi yg hendak kalian sulap? Lihat sudah tebal itu asap! Sebelum semua jadi gelap, mengakulah dalam senyap. Puisi sore, Untuk para pesulap

Demokrat Ancam Gunakan Hak Angket Jika Jiwasraya Tak Diselesaikan Lewat Pansus liputan6.com/news/read/4160… Waketum Partai Demokrat Syarief Hasan menyebut, PD kalah kekuatan politik di DPR. Krn itu, Fraksi Partai Demokrat DPR-RI mempertimbangkan hak interpelasi atau hak angket. #Jiwasrayagate Foto: detik

Anggota Fraksi Partai Demokrat DPR-RI Wahyu Sanjaya, saat Raker dgn KemenPAN-RB, mempertanyakan dasar hukum shg Pemerintah tak mau menerima tenaga honorer

Untuk mengurai Mega skandal Jiwasraya tidak bisa hanya dgn Panja, tetapi harus dengan Pansus, kata Politisi Demokrat, ⁦Sartono Hutomo⁩, Anggota ⁦Fraksi Partai Demokrat DPR-RI⁩ Komisi VII DPR RI, di kompleks parlemen, Senayan Jakarta, Rabu (22/1/2020). harianperistiwa.com/sartono-h-terk…

Anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Sartono Hutomo, mengharapkan perusahaan2 BUMN jangan sampai jadi tempat penampungan para tim sukses (Timses) Presiden ⁦Joko Widodo⁩ pada Pilpres 2019 lalu. pontas.id/2019/11/26/dpr…

Ronny Sompie mengakui Harun Masiku sdh berada di Ind stlh Istri Harun menyatakan suaminya sdh pulang ke Ind pd 7 Jan ‘20. Anggota Kom III DPR dari ⁦⁦Fraksi Partai Demokrat DPR-RI⁩ ⁦HincaPandjaitanXIII⁩ mengatakan pengakuan Ronny tsb munculkan pertanyaan publik. m.cnnindonesia.com/nasional/20200…

Anggota Fraksi Partai Demokrat (⁦Fraksi Partai Demokrat DPR-RI),⁩ ⁦Irwan Fecho⁩ dari Dapil Kalbar, menyebutkan bhw Isu honorer akan dihapus sungguh meresahkan Konstituennya jpnn.com/news/irwan-fec…

Rencana pemerintah yang akan mencabut Subsidi Gas Elpiji 3 Kilogram mendapatkan penolakan keras dari berbagai pihak. Salah satunya Zulfikar, Anggota DPR RI dari ⁦Fraksi Partai Demokrat DPR-RI⁩ Fraksi Partai Demokrat. trustkota.com/zulfikar-janga…

Anggota Komisi III DPR dari ⁦Fraksi Partai Demokrat DPR-RI,⁩ ⁦DIDIK MUKRIANTO⁩ menilai Menkumham Yasonna Laoly harus bertanggungjawab terkait salah data Imigrasi soal keberadaan Harun Masiku, sbg menteri, Yasonna tak patut memberikan berita yg salah kepada publik. merdeka.com/peristiwa/dpr-…

Menurut Bramantyo Suwondo, anggota ⁦Fraksi Partai Demokrat DPR-RI⁩ Komisi X DPR RI, dibandingkan sistem zonasi thn sebelumnya, aturan zonasi baru ini diharapkan dpt menjawab kegelisahan orangtua/wali murid yg memiliki anak berprestasi tapi tdk bisa masuk sekolah pilihan. suara.com/pressrelease/2…

Anggota DPR RI Komisi IX, Fraksi Partai Demokrat, Aliyah Mustika Ilham mengatakan, kenaikan iuran BPJS bagi Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan BukanPekerja (BP) kelas 3 adalah bukti ketidak pedulian Pemerintah bagi Masyarakat, ditengah kondisi mereka yang memprihatinkan Fraksi Partai Demokrat DPR-RI

Manjurkah Omnibus Perpajakan? Catatan saya di Bisnis.com kemarin.

Teman2 di Bali yang tertarik ikut seminar Omnibus Law Perpajakan silakan daftar, free. Acara diselenggarakan LMATS Consulting. Sampai jumpa minggu depan.

Menurut survei Harian Kompas : Mayoritas warga DKI belum puas atas kinerja Pemprov dlm penanganan banjir. Tetapi sebagian besar warga menolak class action. Kabar baik: Pemprov DKI harus bekerja lebih keras dan mayoritas warga mendukung kerja profesional, tanpa kebencian.