Kok gak ada yang mendukung ??? kok sepi ???

Di luar bahwa gabungnya Indonesia di so-called Board of Peace ini mengkhianati kedaulatan Palestina, keputusan ini cuma menunjukkan apa yang terjadi saat ada presiden pengen sok tampil di panggung global tapi cuma bermodal narsisisme alih-alih kemampuan berpikir mendalam.

Masa depan gza harus ditentukan oleh rakyat palestina sendiri, bukan ditentukan oleh antek antek asing

Jika pemerintah bisa mengangkat pegawai SPPG menjadi PPPK yang standarnya jelas melalui PP 115/2025, mengapa sulit bagi pemerintah membuat PP yang sama untuk guru? Bukankah pegawai SPPG adalah orang yayasan swasta sebagaimana guru swasta?

Mana lebih seru dari Pandji? Yg ini jelas² MENAMPAR! Pandji mah masih haluuuus...

SHAME!!!

Yg dukung dia jadi petani.... RT

Apa arti publik dan akuntabilitas politik buat anggota DPR? Seseorang yang sudah diputuskan di Paripurna sebagai Hakim MK pengganti Arief Hidayat (via proses yang juga tidak terbuka dan partisipatoris), lalu dalam sebuah proses yang lebih maha cepat lagi, bisa digantikan begitu

Kompas.com Bagi rakyat kalian emang penuh dilema Pak, antara ada dan tiada. Perasaan tak pernah ada kasus yg benar yg kalian urus.

Jokowi merusak tatanan politik/hukum tata negara kita. Kenerlanjutanya, Prabowo membuat negara tanpa prosedur dan etika. Hukum tanpa keduanya bukan hukum. Kita sdg menunggu kehancuran serius. Sy bercermin di seleksi hakim konstitusi & deputi BI. Indonesia hrs bersatu.

ICW: Penunjukan Thomas Djiwandono Bukti Bobrok Meritokrasi

.......

🙄

Dalam buku DESIGNING RESILIENT INSTITUTIONS: Countering Democratic Backsliding in Asia yang ditulis Tom Daly, 2025 (Studi perbandingan India, Indonesia, Filipina, Thailand, Korsel, Srilanka, Taiwan, Mongolia), menyebut ada lima pola rezim otoriter dalam memundurkan demokras.

Berikut video analisa saya "🇮🇩 bayar 17 Trilyun untuk BoardofPeace? Ayo berpikir jernih + rasional". Silahkan disimak, disebarkan, dikomentari & dikutip. Tolong bantu juga kirim ke pejabat Pemerintah.

Yuk.. dukung... Sejumlah pihak yang terdiri dari guru dan mahasiswa menggugat UU APBN 2026 ke MK yang memasukkan anggaran MBG ke anggaran pendidikan. Pemohon mengajukan uji materiil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN Tahun Anggaran 2026 ke MK, Senin (26/1/2026).

Denger2 Indonesia mau bangun PLTN ya, waduh ngurusin sampah sama wc umum aja masih belum becus, mau ngurusin nuklir lagi…😔

Berikut video opini saya re "2 KONSENSUS mengenai Board of Peace dan perlunya Road Map ke depan". Semoga bermanfaat.

Peristiwa di Ngada, NTT bukan sekadar tragedi personal, tapi jeritan sunyi sebuah generasi yang kerap luput dari perhatian. Ini pengingat yang menyakitkan bahwa negara dan masyarakat belum sepenuhnya berhasil menjamin hak paling dasar anak: hak untuk hidup, hak untuk belajar,

😭😭😭