Mereka berpendapat empat kali perubahan telah memorakporandakan negara dan bangsa. Kalau mau selamat

9. bangsa Indonesia harus kembali ke UUD yang asli. Usul kembali ke UUD 1945 ahistoris mengingat salah satu penyusunnya (Bung Karno) -

mengatakan bahwa UUD 1945 sebagai undang-undang dasar kilat, dan harus dilakukan perubahan yang substansial.

10.Bung Karno sebagai pemimpin rapat dalam rapat besar Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, 18 Agustus 1945 di Gedung Tyuoo Sangi-in, -

antara lain dengan tegas mengatakan "bahwa ini (undang-undang dasar) adalah sekadar undang-undang dasar sementara,

undang-undang dasar kilat, bahwa barangkali boleh dikatakan pula, inilah revolutiegrondet".

11.Selanjutnya ia mengatakan, "Nanti kalau kita telah bernegara di dalam suasana yang lebih tenteram, kita tentu akan mengumpulkan-

kembali Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dapat membuat UUD yang lebih lengkap dan lebih sempurna.

12.Mencermati perkembangan sembilan tahun reformasi,agar konsolidasi demokrasi dapat secara gradual diwujudkan,sekiranya UUD1945 akan diubah

harus dilakukan dengan pemikiran jernih, mendalam, dan melibatkan masyarakat karena konstitusi bukan undang-undang biasa.

Maaf saya kedatangan Tamu, kita lanjut lain waktu saja ya.

namanya juga pedangang pak RT"Endriartono Sutarto: Rakyat mau masak hrs beli elpiji yg harganya setengah dari pendapatnya sebulan. Terus yg mau di

Jika anda tidak korupsi, tidak perlu terlalu bangga karena sekarang sudah menjadi tuntutan profesi dan tuntutan hidup di zaman modern.

Selamat Pagi, selamat berakhir pekan.

13. Ia merupakan suatu perangkat aturan yang memuat prinsip dasar dan impian bangsa mewujudkan masa depan. Oleh sebab itu, -

perubahan terhadap konstitusi memerlukan paradigma yang jelas sesuai dengan prinsip konstitusionalisme yang antara lain -

(1) pembatasan wilayah kekuasaan negara, (2) pengaturan cabang kekuasaan yang seimbang, (3) jaminan terhadap hak asasi manusia,

(4) prinsip kedudukan politik yang demokratis, (5) independensi peradilan, (6) kontrol sipil terhadap militer,

(7) prinsip desentralisasi, (8) jaminan melakukan perubahan konstitusi, serta (9) melibatkan masyarakat.

14.Berbagai prinsip tersebut harus dijabarkan lebih rinci melalui perdebatan mendalam, jernih, dan komprehensif .-