Satpol PP tidak berwenang dan merupakan pelanggaran hukum bagi Satpol PP nya membubarkan UU Kemerdekaan Berpendapat menyebut yang membubarkan aksi adalah Pidana dan diancam hukuman 1 tahun Kepolisian harusnya mencegah Satpol PP melakukan tindak pidana

Sangat layak Kasatpol PP dan Kepala Dinas yang terkait peristiwa ini di pecat dan diberikan sanksi oleh Gubernur DKJ Pramono Anung (IG : @pramonoanungw) Jangan sampai Gubernur jadi aktor baru represif terhadap kegiatan aksi menyampaikan pendapat di muka Umum Ditunggu

Rizal Sampurna (30), pria asal Banyuwangi, Jawa Timur, meninggal di Kamboja. Ia diduga jadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO), dipekerjakan jadi scammer. Sahabat yang pernah video call, melihat Rizal bekerja dengan tangan diborgol.

Selamat Hari Bumi 🌏🌱🌳 Tahu nggak kamu, kalau situasi bumi kita juga sangat ditentukan oleh keputusan politik. Termasuk saat pemerintah Indonesia memutuskan untuk membuat segala kebijakan, regulasi hingga undang-undang yang justru membuat bumi makin rusak. Misal UU Minerba

Telah terbit! Laporan Pemantauan Ujaran Kebencian di Pilkada Serentak 2024. Laporan ini kerja sama antara AJI Indonesia dg Monash University. Perilisan laporan dilakukan setelah selesainya monitoring untuk ujaran kebencian selama Pilkada Serentak 2024. bit.ly/ujarankebencia…

Jurnalis Tempo Mengalami Pemukulan saat Merekam Polisi di Demo Hari Buruh tempo.co/politik/jurnal…

Wartawan Tempo Dibanting Aparat Saat Liput Demo May Day di Semarang Baca di regional.kompas.com/read/2025/05/0…

Siaran Pers Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD) Jakarta dalam Momen Hari Buruh Internasional 2025 Hentikan Upaya Kriminalisasi, Bebaskan Massa Aksi! Jakarta, 2 Mei 2025 – Aparat kepolisian melakukan tindakan represif dan brutal serta upaya paksa sewenang-wenang pada massa aksi

Jumlah Pengangguran di RI Melonjak 83 Ribu, Jadi 7,28 Juta Orang tirto.id/jumlah-pengang…

Pemerintah dan APH gagal paham makna denotatif dan konotatif 🤣

Usut... usut..

Jam 10 nanti, sidang perdana untuk permohonan Uji Formil terhadap UU No. 3 Tahun 2025 tentang TNI akan berlangsung. Kalau kamu ingin tahu proses persidangannya, bisa langsung ke kanal youtube ini ya youtube.com/live/OBPnGlwB7… #BatalkanUUTNI

Indonesia Dikepung Tambang, Bencana Ekologis Dimana-mana Peringatan Hari Anti Tambang 29 Mei 2025 Mengapa Hari Anti Tambang? Hari Anti Tambang yang diperingati setiap 29 Mei merujuk pada tragedi semburan lumpur Lapindo pada tahun 2006, akibat pengeboran minyak dan gas oleh PT

LBH Masyarakat Soroti Penggeledahan Sewenang-wenang Pesta LGBT di Puncak tempo.co/hukum/lbh-masy…

Kawan2, gugatan hubungan industrial antara jurnalis Sasmito melawan perusahaan tmpyt-y bkerja, VoA Indonesia memasuki sidang ke-14. Agenda sidang pd Senin, 23 Juni 2025 lalu di PN Jakpus kyakni pembuktian lanjutan. Pekan depan mrupakan agenda putusan sela oleh majelis hakim PHI.

Kepmen Kominfo 522 Tahun 2024 mewajibkan platform digital menghapus konten yang dianggap melanggar hukum. Tapi proses penyusunannya minim partisipasi dan transparansi. Uji cobanya pun dilakukan secara tertutup oleh Komdigi.

📘 Telah terbit: The Routledge Handbook of Human Rights in Southeast Asia (Routledge, 2025), disunting oleh Amalinda Savirani & Ken M.P. Setiawan. Buku ini menyoroti dinamika dan praktik hak asasi manusia di Asia Tenggara — dari ranah politik hingga pengalaman sehari-hari.

Koalisi masyarakat sipil menguji materi pasal-pasal soal PSN dalam UU Cipta Kerja. Keberadaan PSN dinilai merugikan masyarakat sekitar proyek. tempo.co/politik/pasal-…

Darurat Pembahasan RKUHAP Aturan yang bisa memaksa untuk penangkapan, penahanan, penyitaan, penggeledahan, bahkan pemblokiran dan penyadapan dibahas dengan ugal2an Lawan

📣Warga harus tahu: Revisi KUHAP yang sedang dibahas @dpr_ri dan Pemerintah bukan untuk melindungi rakyat, tapi justru bisa membahayakan kita semua!! Kalau RKUHAP ini disahkan: – Polisi bisa menahan tanpa izin pengadilan – Penyadapan bisa dilakukan tanpa kontrol – Bantuan hukum