Bagaimana oligarki mengepung partisipasi bermakna dalam penyusunan undang-undang -- tulisan Direktur Eksekutif PSHK Rizky Argama di Jakarta Post hari ini. thejakartapost.com/opinion/2025/0…

Op-ed saya di The Jakarta Post awal pekan ini, membahas strategi mufakat jahat kelompok oligarki menguasai proses legislasi & mengerdilkan suara kritis publik--hasil amatan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia Tulisan terinspirasi artikel & diskusi dengan kawan2 Forum Kajian Pembangunan Greenpeace Indonesia ANU Indonesia Project

Inilah 5 taktik oligarki dalam membajak kepentingan publik lewat proses legislasi😡 Mulai dari memangkas tahapan pembahasan RUU, membahas RUU secara tertutup, hingga penggunaan pendekatan keamanan untuk membungkam suara kritis. Simak utas di bawah ini ⤵️ #IndonesiaGelap

Per 17 April 2025 pukul 21.46 WIB dokumen UU-nya belum tersedia di situs web DPR dan JDIH Setneg. Perbaikan keterbukaan cuma omon-omon. Kocag.

Spesialis juara sebelum liga selesai. #YNWA

[SIARAN PERS] Revisi UU Ormas yang dituju oleh Mendagri justru menghidupkan kembali pendekatan politik-keamanan ala Orde Baru yang memandang partisipasi warga sebagai ancaman stabilitas, sehingga mengancam hak konstitusional untuk berserikat dan berkumpul. pshk.or.id/publikasi/siar…

Apa pun namanya, kita semua adalah buruh. Selamat Hari Buruh!

Selamat jalan, Bang Baim. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. 🥀

Bang Baim mewariskan ilmu, cara berpikir, integritas, etos kerja, keberanian, kerendahan hati--semua yang terus kami, para juniornya, coba amalkan di Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia & Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera. Insha Allah husnul khatimah, Bang iassegaf 📿😢

Revisi UU Ormas bukan solusi berantas premanisme. Yang dibutuhkan: penegakan hukum yang konsisten dan pembenahan regulasi sektor nirlaba. Op-ed saya minggu lalu terinspirasi dari kerja belasan tahun Koalisi Kebebasan Berserikat Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia YAPPIKA-ActionAid dkk di isu ini.

Call for Papers Konferensi Nasional Kebebasan Sipil 2025: Memperluas Partisipasi, Melawan Represi 📃 Pilihan tema makalah: - Reformasi Kepolisian - Penguatan Hak Digital - Partisipasi Masyarakat Sipil & Orang Muda sebagai Oposisi Pemerintahan Registrasi bit.ly/knks2025-regis…

Posting konten #WorldNoTobaccoDay walaupun sudah bulan Juni karena melawan hegemoni industri tembakau dan negara yang abai atas kesehatan publik tak boleh kenal waktu.

Op-ed: Pencabutan nama Suharto dari Tap MPR tidak dapat serta merta menghapus catatan keterlibatannya dalam kejahatan HAM, KKN, dan penyalahgunaan kewenangan. Simak opini peneliti PSHK Alviani Sabillah via The Conversation Indonesia. theconversation.com/wacana-gelar-p…

HARI TERAKHIR⏰ Hari ini adalah hari terakhir pengumpulan abstrak Konferensi Nasional Kebebasan Sipil 2025. Segera unggah abstrak di knks.pshk.or.id sebelum pukul 24.00 WIB.

Mari bergabung dalam webinar Strengthening the Southeast Asian Network to Promote Human Rights and Expansion of Civic Space ✨ Diskusi akan diselenggarakan pada: 📅Jumat, 25 Juli 2025 🕑Pukul 14.00-16.00 WIB Live melalui ZOOM Registrasi di bit.ly/pshk-strengtha…

Op-ed: Tanpa partisipasi publik yang memadai, KUHAP berisiko menjadi alat untuk mengontrol kebebasan, melalui pemberian legitimasi berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh Polri selama ini. Simak opini Peneliti PSHK Bugivia Maharani di The Conversation Indonesia. theconversation.com/revisi-kuhap-k…

Can you tell us how he died, where, and why?

"Agustusan di Solo bukan cuma soal kemerdekaaan, tapi juga soal kelahiran Widji Thukul. Gerakan perlawanan sudah eksis sejak lama di Solo, termasuk yang digerakkan oleh sastrawan." -Okky Madasari mengawali sesi sore #GembiraFest2025 dengan 🔥🔥🔥 Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia Lokananta