HukumOnline (@hukumonline) 's Twitter Profile
HukumOnline

@hukumonline

One Stop Platform for Indonesia's Legal Knowledge

ID: 125297822

linkhttp://linkin.bio/hukum_online calendar_today22-03-2010 10:44:01

49,49K Tweet

76,76K Followers

94 Following

HukumOnline (@hukumonline) 's Twitter Profile Photo

Hai para calon Konsultan Hukum Sektor Keuangan! Hukumonline dan Himpunan Konsultan Hukum Sektor Keuangan akan menggelar Pendidikan Profesi Konsultan Hukum Sektor Keuangan Dasar I pada 11–13 dan 18–20 September 2025 setiap hari Kamis–Sabtu. Kegiatan diselenggarakan secara

Hai para calon Konsultan Hukum Sektor Keuangan!

Hukumonline dan Himpunan Konsultan Hukum Sektor Keuangan akan menggelar Pendidikan Profesi Konsultan Hukum Sektor Keuangan Dasar I  pada 11–13 dan 18–20 September 2025 setiap hari Kamis–Sabtu. Kegiatan diselenggarakan secara
HukumOnline (@hukumonline) 's Twitter Profile Photo

Sektor pelayaran merupakan tulang punggung konektivitas dan logistik nasional. Selain menopang perdagangan antarpulau, ketahanan pangan dan energi, sektor ini juga menjadi pilar utama pertumbuhan ekonomi maritim Indonesia sebagai negara kepulauan. Namun, dinamika hukum pelayaran

Sektor pelayaran merupakan tulang punggung konektivitas dan logistik nasional. Selain menopang perdagangan antarpulau, ketahanan pangan dan energi, sektor ini juga menjadi pilar utama pertumbuhan ekonomi maritim Indonesia sebagai negara kepulauan. Namun, dinamika hukum pelayaran
HukumOnline (@hukumonline) 's Twitter Profile Photo

Auditor hukum berperan krusial dalam mencegah risiko hukum dan memastikan seluruh aktivitas bisnis sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dapatkan sertifikasi auditor hukum bersama Hukumonline dan Asosiasi Auditor Hukum Indonesia melalui Pendidikan dan

Auditor hukum berperan krusial dalam mencegah risiko hukum dan memastikan seluruh aktivitas bisnis sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dapatkan sertifikasi auditor hukum bersama Hukumonline dan Asosiasi Auditor Hukum Indonesia melalui Pendidikan dan
HukumOnline (@hukumonline) 's Twitter Profile Photo

Non-Performing Loans (NPLs) remain one of the most pressing challenges in Indonesia’s financial sector. From legal complexities in asset execution to market dynamics in attracting investors, stakeholders must navigate both risks and opportunities to support sustainable recovery

Non-Performing Loans (NPLs) remain one of the most pressing challenges in Indonesia’s financial sector. From legal complexities in asset execution to market dynamics in attracting investors, stakeholders must navigate both risks and opportunities to support sustainable recovery
HukumOnline (@hukumonline) 's Twitter Profile Photo

Risiko wanprestasi sering menjadi pemicu utama sengketa kontrak—mulai dari keterlambatan pembayaran, gagal serah barang, hingga pelanggaran kewajiban lain. Tanpa klausul yang jelas, perusahaan bisa terjebak dalam situasi merugikan dan sulit melakukan exit strategy yang aman.

Risiko wanprestasi sering menjadi pemicu utama sengketa kontrak—mulai dari keterlambatan pembayaran, gagal serah barang, hingga pelanggaran kewajiban lain. Tanpa klausul yang jelas, perusahaan bisa terjebak dalam situasi merugikan dan sulit melakukan exit strategy yang aman.
HukumOnline (@hukumonline) 's Twitter Profile Photo

Hukum ketenagakerjaan di Indonesia terus berkembang dan menuntut perusahaan untuk adaptif dalam menafsirkan regulasi. Kesalahan dalam aspek dasar ini dapat memicu sengketa yang merugikan, sehingga pemahaman yang tepat menjadi kunci menjaga keseimbangan kepentingan pekerja dan

Hukum ketenagakerjaan di Indonesia terus berkembang dan menuntut perusahaan untuk adaptif dalam menafsirkan regulasi. Kesalahan dalam aspek dasar ini dapat memicu sengketa yang merugikan, sehingga pemahaman yang tepat menjadi kunci menjaga keseimbangan kepentingan pekerja dan
HukumOnline (@hukumonline) 's Twitter Profile Photo

Non-Performing Loans (NPLs) remain one of the most pressing challenges in Indonesia’s financial sector. From legal complexities in asset execution to market dynamics in attracting investors, stakeholders must navigate both risks and opportunities to support sustainable recovery

Non-Performing Loans (NPLs) remain one of the most pressing challenges in Indonesia’s financial sector. From legal complexities in asset execution to market dynamics in attracting investors, stakeholders must navigate both risks and opportunities to support sustainable recovery
HukumOnline (@hukumonline) 's Twitter Profile Photo

Non-Performing Loans (NPLs) remain one of the most pressing challenges in Indonesia’s financial sector. From legal complexities in asset execution to market dynamics in attracting investors, stakeholders must navigate both risks and opportunities to support sustainable recovery

Non-Performing Loans (NPLs) remain one of the most pressing challenges in Indonesia’s financial sector. From legal complexities in asset execution to market dynamics in attracting investors, stakeholders must navigate both risks and opportunities to support sustainable recovery
HukumOnline (@hukumonline) 's Twitter Profile Photo

Non-Performing Loans (NPLs) remain one of the most pressing challenges in Indonesia’s financial sector. From legal complexities in asset execution to market dynamics in attracting investors, stakeholders must navigate both risks and opportunities to support sustainable recovery

Non-Performing Loans (NPLs) remain one of the most pressing challenges in Indonesia’s financial sector. From legal complexities in asset execution to market dynamics in attracting investors, stakeholders must navigate both risks and opportunities to support sustainable recovery
HukumOnline (@hukumonline) 's Twitter Profile Photo

Hukum ketenagakerjaan di Indonesia terus berkembang dan menuntut perusahaan untuk adaptif dalam menafsirkan regulasi. Kesalahan dalam aspek dasar ini dapat memicu sengketa yang merugikan, sehingga pemahaman yang tepat menjadi kunci menjaga keseimbangan kepentingan pekerja dan

Hukum ketenagakerjaan di Indonesia terus berkembang dan menuntut perusahaan untuk adaptif dalam menafsirkan regulasi. Kesalahan dalam aspek dasar ini dapat memicu sengketa yang merugikan, sehingga pemahaman yang tepat menjadi kunci menjaga keseimbangan kepentingan pekerja dan
HukumOnline (@hukumonline) 's Twitter Profile Photo

Pasar Non-Performing Loan (NPL) di Indonesia memiliki potensi besar, namun masih menghadapi berbagai tantangan dari sisi regulasi, awareness, hingga likuiditas pasar. Melalui forum “Indonesia’s NPL: Legal Frameworks and Strategic Market Outlook” pada 9 Oktober 2025 di Hutan Kota

Pasar Non-Performing Loan (NPL) di Indonesia memiliki potensi besar, namun masih menghadapi berbagai tantangan dari sisi regulasi, awareness, hingga likuiditas pasar.

Melalui forum “Indonesia’s NPL: Legal Frameworks and Strategic Market Outlook” pada 9 Oktober 2025 di Hutan Kota
HukumOnline (@hukumonline) 's Twitter Profile Photo

Hai para calon Advokat! PERADI bersama Hukumonline dan Fakultas Hukum Universitas YARSI akan menggelar PKPA Hukumonline (Online Class) periode 26 November – 11 Desember 2025 yang akan dilaksanakan pada hari Senin–Sabtu. Didukung oleh para pengajar terbaik di bidangnya dan

Hai para calon Advokat!

PERADI bersama Hukumonline dan Fakultas Hukum Universitas YARSI akan menggelar PKPA Hukumonline (Online Class) periode 26 November – 11 Desember 2025 yang akan dilaksanakan pada hari Senin–Sabtu.

Didukung oleh para pengajar terbaik di bidangnya dan
HukumOnline (@hukumonline) 's Twitter Profile Photo

Risiko wanprestasi sering menjadi pemicu utama sengketa kontrak—mulai dari keterlambatan pembayaran, gagal serah barang, hingga pelanggaran kewajiban lain. Tanpa klausul yang jelas, perusahaan bisa terjebak dalam situasi merugikan dan sulit melakukan exit strategy yang aman.

Risiko wanprestasi sering menjadi pemicu utama sengketa kontrak—mulai dari keterlambatan pembayaran, gagal serah barang, hingga pelanggaran kewajiban lain. Tanpa klausul yang jelas, perusahaan bisa terjebak dalam situasi merugikan dan sulit melakukan exit strategy yang aman.
HukumOnline (@hukumonline) 's Twitter Profile Photo

Prosedur pembubaran badan usaha yang kompleks membutuhkan keahlian likuidator yang kompeten untuk menjaga integritas proses likuidasi. Kuasai keahliannya dalam Pelatihan dan Sertifikasi Likuidator (Certified Likuidator) bersama Hukumonline dan Justitia Training Center!

Prosedur pembubaran badan usaha yang kompleks membutuhkan keahlian likuidator yang kompeten untuk menjaga integritas proses likuidasi. Kuasai keahliannya dalam Pelatihan dan Sertifikasi Likuidator (Certified Likuidator) bersama Hukumonline dan Justitia Training Center!
HukumOnline (@hukumonline) 's Twitter Profile Photo

Segera daftarkan diri Anda dalam Pelatihan dan Sertifikasi Mediator yang diselenggarakan oleh Hukumonline bersama Pusat Mediasi Nasional (PMN) untuk menjadi mediator profesional bersertifikat yang terakreditasi oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Diselenggarakan pada: 📆

Segera daftarkan diri Anda dalam Pelatihan dan Sertifikasi Mediator yang diselenggarakan oleh Hukumonline bersama Pusat Mediasi Nasional (PMN) untuk menjadi mediator profesional bersertifikat yang terakreditasi oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Diselenggarakan pada:
📆
HukumOnline (@hukumonline) 's Twitter Profile Photo

Hai para calon Advokat! PERADI bersama Hukumonline dan Fakultas Hukum Universitas YARSI akan menggelar PKPA Hukumonline (Online Class) periode 26 November – 11 Desember 2025 yang akan dilaksanakan pada hari Senin–Sabtu. Didukung oleh para pengajar terbaik di bidangnya dan

Hai para calon Advokat!

PERADI bersama Hukumonline dan Fakultas Hukum Universitas YARSI akan menggelar PKPA Hukumonline (Online Class) periode 26 November – 11 Desember 2025 yang akan dilaksanakan pada hari Senin–Sabtu.

Didukung oleh para pengajar terbaik di bidangnya dan
HukumOnline (@hukumonline) 's Twitter Profile Photo

Perjanjian kredit dan jaminan bukan sekadar formalitas. Kesalahan dalam penyusunan klausul, struktur hubungan hukum, hingga ketidaklengkapan dokumen bisa berujung pada risiko besar seperti sengketa, gagal eksekusi jaminan, hingga kerugian finansial perusahaan. Segera daftarkan

Perjanjian kredit dan jaminan bukan sekadar formalitas. Kesalahan dalam penyusunan klausul, struktur hubungan hukum, hingga ketidaklengkapan dokumen bisa berujung pada risiko besar seperti sengketa, gagal eksekusi jaminan, hingga kerugian finansial perusahaan.

Segera daftarkan
HukumOnline (@hukumonline) 's Twitter Profile Photo

Segera daftarkan diri Anda dalam Pelatihan dan Sertifikasi Mediator yang diselenggarakan oleh Hukumonline bersama Pusat Mediasi Nasional (PMN) untuk menjadi mediator profesional bersertifikat yang terakreditasi oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Diselenggarakan pada: 📆

Segera daftarkan diri Anda dalam Pelatihan dan Sertifikasi Mediator yang diselenggarakan oleh Hukumonline bersama Pusat Mediasi Nasional (PMN) untuk menjadi mediator profesional bersertifikat yang terakreditasi oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Diselenggarakan pada:
📆
HukumOnline (@hukumonline) 's Twitter Profile Photo

UU BUMN Direvisi! 🚨 Pemerintah secara resmi menghapus struktur Kementerian BUMN dan membentuk BP BUMN. Kewenangan apa saja yang dimiliki oleh Kepala BP BUMN? Apa dampaknya bagi tata kelola dan peran BUMN di masa mendatang? 👉Swipe left dan kunjungi s.id/TransformasiBP…

UU BUMN Direvisi! 🚨

Pemerintah secara resmi menghapus struktur Kementerian BUMN dan membentuk BP BUMN.

Kewenangan apa saja yang dimiliki oleh Kepala BP BUMN?
Apa dampaknya bagi tata kelola dan peran BUMN di masa mendatang?

👉Swipe left dan kunjungi s.id/TransformasiBP…
HukumOnline (@hukumonline) 's Twitter Profile Photo

Pengelolaan limbah dalam kegiatan usaha bukan sekadar isu teknis, melainkan kerangka tanggung jawab hukum yang menentukan posisi perusahaan di hadapan regulator. Dari klasifikasi limbah hingga persetujuan lingkungan, setiap tahapan membawa konsekuensi, entah administratif,

Pengelolaan limbah dalam kegiatan usaha bukan sekadar isu teknis, melainkan kerangka tanggung jawab hukum yang menentukan posisi perusahaan di hadapan regulator. Dari klasifikasi limbah hingga persetujuan lingkungan, setiap tahapan membawa konsekuensi, entah administratif,