LuckyBoy Tahun 2023 malah minta seluruh kuota tambahan diprioritaskan untuk haji khusus (bukan 50:50) guna menjaga kesehatan dana manfaat haji krn haji khusus tidak menggunakan dana nilai manfaat. Mrk bilang jgn ada kuota tambahan yg terbuang. Ya gthu deyh👻

Anna Hasbie DPR sampaikan sejak 2023, kuota tambahan kasih ke haji khusus, kalau tdk berbahaya untuk keberlangsungan dana haji kedepan, bersesuaian dgn apa yg pernah disampaikan oleh BPK termasuk KPK, bahwa nilai manfaat bukan hanya milik jamaah tahun berjalan, namun seluruh jamaah tunggu.

Uda dijerat, tp masih dihitung, hia... hia... hiaaaa.... agak laen emang

Pernyataan Resmi Penasihat Hukum Terkait Dugaan Kasus Kuota Haji #KamiBersamaGusYaqut

Afif Fuad Saidi Padahal kmrn2 blm ada penetapan demi menunggu hitungan kerugian negara. Endingnya tanpa rilis resmi kerugian negara penetapan tersangka tetap dilakukan. Trs yang hartanya disita serta sdh melakukan pengembalian uang pun tidak dijadikan tersangka.

Perlu kita ketahui bersama ya, kalau bicara semua hal teknis ini harusnya yg jadi Tersangka itu adalah Dirjen PHU dong, karena seluruh ruang teknisnya adalah tugas dan tanggung jawab dari Dirjen PHU, kalau Menteri mah hanya terkait kebijakan strategis saja Apa kabar Dirjen PHU?

1. KPK minta BPK bantu hitung. 2. BPK belum setor hasil hitungan. 3. KPK sudah umumkan Gus Yaqut tersangka. Lho? Terus dasar kerugiannya pakai angka apa? wangsit? Kalau prosedurnya sradak-sruduk begini, melabrak urutan logis, sulit menepis kecurigaan publik target utamanya

Audit BPK Belum Rampung, Sekjen PP GP Ansor Kritik KPK soal Penetapan Tersangka Gus Yaqut erakini.id/nasional/era-c…

KPK sampai sekarang masih bingung mencari MENS REA alias "Niat Jahat" dari kasus kuota haji yang nyatanya memang gak ada. Gimana mau dibilang korupsi kalau motifnya murni keselamatan & gak ada duit masuk kantong? Pelan-pelan bwaang.. kita bedah atu-atu.👇 (1/6)

Kenapa kuota dibagi 50-50? Karena Kapasitas Mina terbatas. Inget tragedi/kepadatan Haji 2023? Itu pelajaran besar. Kebijakan 2024 dibuat biar jamaah gak overload dan aman selama di Mina. Jadi, niatnya menyelamatkan nyawa, bukan nyari cuan. Masak kebijakan safety dipidana? (3/6)

Laporan Penyelenggaraan Haji 2024 M/1445 H ada efisiensi dana Rp 601 Milyar. detik.com/hikmah/haji-da…

Ketika niat tulus khidmah kepada jamaah haji, membela hak2 adami mereka, kemudian dibuat seolah2 melakukan tindakan tidak terpuji. Saya dan jutaan Ansor Banser bersama Gus Yaqut. Mari hormati proses hukum, kebenaran akan menemukan jalannya sendiri.

Ironis rasanya. Jabatan strategis Bendum Ormas plus Dirjen PHU yang harusnya jadi ladang pahala, malah berujung panen perkara. Lucunya, kalau ini terjadi kepada NU, ributnya se-negara. Tapi giliran Pengurus Inti ormas lain yang diduga tersandung kasus, mendadak keributan tadi

KrsKrs Anna Hasbie Rahadian Cak Modin Ainun Najib 🇮🇩@🇸🇬 Mungkin uangnya ada, tp suistanable dana nila manfaat akan terganggu. Tahun 2023 ktk kuota tambahan diperoleh 8000 saja DPR mengusulkan agar kuota tambahan diberikan kepada haji khusus. Krn berbahaya bagi kestabilan dana manfaat yg sejatinya diperuntukkan untuk haji tahun

Baru saja menyimak diskusi di Guyub Indonesiaku mengenai Kuota Haji 2024. Di video ini, Mbak Anna Hasbi Anna Hasbie (eks jubir Kemenag RI 2019-2024 dan penulis Buku Putih Kuota Haji Tambahan 2024) menjelaskan alur penetapan kuota yang sebenarnya. Poin diskusinya rinci mulai

Ketika kebijakan dipersoalkan dan pasal pidana mengancam, publik bertanya2 : apakah hukum masih menimbang niat dan kemaslahatan, ataukah hanya sibuk mencari siapa yang bisa dijadikan sasaran? Kriminalisasi terasa lebih cepat bergerak dibanding upaya memahami substansi persoalan

Pak Dosen Dosen Kesayanganmu wajar aja kaget karena gak ngerti sejarah dan perjuangan NU. Pak Dosen juga wajar aja kaget karena hanya menerima dan meyakini informasi tentang NU dari framing-framing buruk yang gak suka NU. 😄 jangan marah sama argumen saya ya. Biasa aja.

Lawyer jambret

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) menyatakan dukungannya terhadap keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk bergabung dalam Board of Peace. ~RS