Anniversary kali ini akan diisi dengan twit2 #semuabisakena #cabutpasalbermasalahRKUHP Do you remember when you joined Twitter? I do! #MyTwitterAnniversary

Please, be aware geng! bau-baunya bakal disahkan segera. bisa masuk penjara kita :(

this!!! 💚

Revenge Porn❌ NCII✅

Ini yang dulu menolak Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual kan? Ternyata dianya sendiri yang takut kejerat UU nya makanya nolak2.

Perempuan korban KDRT, babak belur, lapor polisi. Oleh Polres Depok, korban malah jadi tersangka dan ditahan setelah suami melapor balik dg tuduhan KDRT juga (padahal membela diri). Indikasi modus barter kasus memaksa korban cabut laporan.

balik-balik ke twitter dapat berita seperti ini. Ini kejam, keterlaluan, dan dzolim. Kasus KDRT tiap tahun makin naik, ini malah anggota DPR jadi pelaku KDRT.

Ini bukan kasus pertama korban KDRT malah dikriminalisasi, kejadian seperti ini harus dihentikan. Kalau dibiarkan terus, korban ga akan berani lapor polisi. yang satu kasusnya ditolak polisi, yang satu pelakunya anggota DPR. Keliatan bgt kita g serius melihat KDRT

📢 RILIS PERS: Lintas Feminis Jakarta #LindungiKorban Stop kriminalisasi korban penyebaran konten intim non konsensual! Hari ini, 24 Mei 2023, kami menyatakan kekecewaan atas laporan masyarakat terhadap artis (RK), korban penyebaran konten intim tanpa izin.

Ini bukanlah upaya penegakan hukum, ini adalah Kriminalisasi terhadap Korban. Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menyatakan bahwa penyebaran konten intim non konsensual adalah tindak pidana kekerasan seksual berbasis elektronik.

Jadi, seharusnya RK diperlakukan sebagai korban dan mendapatkan perlindungan. Sementara, pelaku penyebaran konten harus ditindak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Bukan kasus pertama di mana korban malah dijadikan pelaku. Publik dan penegak hukum harus menyadari bahwa dalam kasus tersebarnya konten intim, ada korban yang dilecehkan, direndahkan, dan dilanggar hak privasinya." - Naila Rizqi Zakiah, Manajer Advokasi Lintas Feminis Jakarta.

Di banyak kasus, penegak hukum justru melihat ini sebagai pelanggaran kesusilaan dan korban malah dipidana. Pandangan ini berbahaya dan berpotensi melanggengkan "polisi moral" dalam kasus-kasus kekerasan seksual.

"Jangan melihatnya dari kacamata moralitas. Ini berbahaya karena korban akan dapat hukuman berlapis. Dosa masyarakat kita banyak loh terhadap korban ini," tambah Naila.

Polisi harus menggunakan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam kasus ini dan bisa menolak laporan yang ditujukan untuk mempidana korban. "Penanganannya bisa komprehensif, perlindungan korban ada, penghapusan konten bisa dilakukan, dan pelaku bisa diadili," jelas Naila.

Kami, Lintas Feminis Jakarta, mendorong penegak hukum menggunakan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam penanganan kasus RK dan agar:

1) Kepolisian menolak laporan masyarakat terhadap korban RK. 2) Penyebaran konten intim RK diselidiki dan pelaku ditangkap. 3) Publik berhenti menyebarkan video korban dan melaporkan konten pada media sosial. 4) Perlindungan untuk korban dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

5) Kepolisian dan platform sosial media segera menghapus konten intim korban.

Jika anda mengalami atau menyaksikan kekerasan berbasis gender dan seksual, anda dapat mengakses carilayanan.com untuk mencari bantuan bagi korban kekerasan di wilayah terdekat. #LindungiKorban