Hal ini disampaikan usai pertemuan daring dengan Dubes RI untuk Bulgaria, Albania, dan Makedonia Utara, pada Senin (26/01/2026). Peluang di Bulgaria terbuka di sektor hospitality dan manufaktur.

Di sektor hospitality, kebutuhan pekerja Indonesia bisa mencapai 700–800 orang saat musim turis, dengan kontrak 2–3 tahun untuk posisi perhotelan, housekeeping, hingga terapis.

Sektor manufaktur juga dinilai prospektif seiring rencana investasi perusahaan Korea Selatan yang akan membangun pabrik otomotif di Bulgaria dan membutuhkan tenaga kerja terampil.

Pemerintah Bulgaria dan Albania menunjukkan komitmen kerja sama melalui penyusunan MoU guna memastikan penempatan yang aman, teratur, terlindungi, dan sesuai kontrak kerja.

Menteri P2MI Mukhtarudin menerima kunjungan kehormatan Menteri Industri Makanan, Komoditi, dan Pembangunan Wilayah Sarawak, Dato Sri Dr. Stephen Rundi Utom, di Kantor KP2MI, Selasa (27/01/2026).

Pertemuan ini membahas penguatan pelindungan dan optimalisasi penempatan Pekerja Migran Indonesia di Sarawak, yang jumlahnya mencapai sekitar 145 ribu orang, mayoritas di sektor perkebunan sawit.

Indonesia dan Sarawak sepakat membentuk Task Force untuk menekan pekerja migran non-prosedural, disertai reformasi regulasi dan percepatan proses penempatan.

Indonesia memangkas proses penempatan menjadi 21 hari, sementara Sarawak mempercepat penerbitan visa kerja dari 30 hari menjadi 20 hari, didukung sinkronisasi data dan job matching.

Pemerintah Sarawak mengapresiasi produktivitas pekerja Indonesia dan berkomitmen memperkuat pelindungan, termasuk akses pendidikan bagi anak-anak Pekerja Migran sebagai wujud persaudaraan serumpun Borneo.

KemenP2MI menggelar FGD Rancangan Perpres Penguatan Tata Kelola Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia di Mercure Gatot Subroto, Jakarta (29/01/2026).

FGD ini dilakukan untuk penyempurnaan Perpres Nomor 130 Tahun 2024 sekaligus memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga terkait.

Sekjen KemenP2MI Dwiyono menegaskan penguatan landasan hukum penting untuk mendukung target 2026, yakni penempatan dan peningkatan kapasitas 500 ribu pekerja migran.

Target tersebut terdiri dari 300 ribu lulusan SMK melalui program SMK Go Global dan 200 ribu pekerja umum, dengan dukungan harmonisasi pusat daerah.

FGD ini diharapkan menghasilkan Perpres yang memperkuat tata kelola penempatan dan pelindungan pekerja migran secara terpadu, adaptif, dan berkelanjutan.