🔥The 9th Round of Easy Loan, Earn $40 Reward is in progress❗️ ⏰ Promotion Period: January 15th - Feburary 15th, 2025 👉 Register now and check more details at gate.io/campaigns/358

Menuju pemilu 2029, RUU Pemilu merupakan legislasi prioritas Prolegnas 2025. Inisiatif dari Badan Legislasi (Baleg) DPR. Sayangnya, sampai pertengahan 2025 belum ada perkembangan bermakna soal pembahasannya. Belajar dari sejarah pengaturan terdahulu, pemerintah dan DPR penting

Bagaimana perjalanan Perludem dalam mengajukan uji materi UU Pemilu dan UU Pilkada selama 14 tahun terakhir? #Polhuk #AdadiKompas kompas.id/artikel/jalan-…

Rangkaian Pemilu 2029 dimulai sejak tahun 2027. Oleh karena itu, pembahasan RUU Pemilu perlu segera dilakukan.  #Polhuk #AdadiKompas kompas.id/artikel/waktu-…

📣 *CALL FOR PAPERS – Jurnal Konstitusi & Demokrasi (JKD)* Kami mengundang rekan-rekan semua untuk menuangkan gagasannya pada jurnal kami. 📌 Link pengiriman naskah: scholarhub.ui.ac.id/cgi/submit.cgi… 📌 Panduan penulisan artikel: scholarhub.ui.ac.id/jurnalkonsdem/… -1-

youtube.com/live/QCSU-pFuQ… Urgensi Pembahasan RUU Pemilu untuk Rekayasa Konstitusional Pemilu Nasional 2029 - Pemilu Daerah 2031 Jum'at, 18 Juli 2025, Pukul 14.00-16.00 WIB.

📣 Publikasi Rancangan Undang-undang Pemilu Usulan Masyarakat Sipil: Buku 1 Desain Sistem Pemilu Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 telah dua kali menjadi dasar pelaksanaan pemilu serentak, namun masih menyisakan banyak persoalan—mulai dari beban administratif, minimnya keterwakilan

Tom Lembong dipidana 4,5 tahun karena disebut tidak cermat membuat kebijakan meski tidak menikmati hasilnya. Lah itu KPU pada Pemilu 2024 secara SENGAJA dan BERJAMAAH mengabaikan UU Pemilu dan Putusan MA soal keterwakilan perempuan dalam pencalonan, akhirnya hasil pemilu di Dapil

Seri Diskusi Media Rancangan Undang-undang Pemilu Versi Masyarakat Sipil: Desain Sistem Pemilu youtube.com/live/VqZd9vfjA… via YouTube Perludem

Perludem dan koalisi masyarakat sipil menyusun usulan naskah RUU Pemilu sebagai sebuah upaya kodifikasi yang dirancang untuk mendorong sistem pemilu yang adil. #Polhuk #AdadiKompas kompas.id/artikel/usulan…

Komisi II DPR telah mengidentifikasi setidaknya 40 isu strategis yang perlu jadi atensi dalam RUU Pemilu. Model revisi, kodifikasi atau ”omnibus law”, belum diputus. #Polhuk #AdadiKompas kompas.id/artikel/ruu-pe…

Komisi II DPR telah mengidentifikasi setidaknya 40 isu strategis yang perlu jadi atensi dalam RUU Pemilu. Model revisi, kodifikasi atau ”omnibus law”, belum diputus. #Polhuk #AdadiKompas kompas.id/artikel/ruu-pe…

Ayo bergabung dan berdiskusi bersama kami. Link daftar ada di dalam flyer acara berikut ini.

Ditunggu kehadirannya. Kita diskusi dan sumbang ide bareng-bareng. bit.ly/NgoprekPemiluA…

Kalau saya ditanya, apa yang paling berkesan selama 10 tahun menjadi Direktur Eksekutif Perludem? Jawabannya sederhana, yaitu ketika Perludem menjadi salah satu pertanyaan dalam Teka Teki Silang di Harian Kompas.

Kira-kira begitu, hehee... Edisi Minggu, 11 Juni 2017.

Saya, pingin tahu saja, apa alasan pilkada oleh DPRD lebih baik daripada pilkada langsung? *Fyi, saya pendukung pilkada langsung.

Cuma satu Pelihara Semangat Reformasi 1998 dengan menolak Pilkada Tidak Langsung! Kalau butuh biaya maka bersiap-siaplah kita jadi volunter tidak dibayar! Sy, 70, 5x jadi saksi PDI di Pemilu Orba juga TPS Tokyo tidak dibayar; Semangat!!

41 Tahun Ratifikasi CEDAW dan memperkuat Agenda Legislasi Pro-Perempuan. Sudah 41 tahun Indonesia meratifikasi CEDAW. Tapi, apakah perlindungan untuk perempuan sudah cukup? Yuk, gabung dalam Dialog Bersama Perempuan Parlemen untuk mendorong legislasi yang lebih adil dan berpihak