Banjir Sumatera dan Ledakan Izin Ekstraktif Banjir dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat bukan sekadar terkait “cuaca ekstrem”. Ini tanda kapasitas hutan dan daerah aliran sungai di Pulau Sumatera sudah jebol oleh ledakan izin industri ekstraktif.

Selain tambang, Sumatera juga digempur 28 proyek PLTA: 16 titik di Sumut, 5 di Bengkulu, 3 di Sumbar, 2 di Lampung, dan 2 di Riau. Hampir seluruh pegunungan dan hulu sungai didesak menjadi “pabrik listrik” yang sarat risiko ekologis.​ Di Batang Toru, PLTA Batang Toru dan

Skema Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) menjadi pintu resmi merobek fungsi lindung. Di Sumatera saja tercatat 271 PPKH dengan luas 53.769,48 Ha: 66 izin untuk tambang, 11 untuk panas bumi, 51 untuk migas, 72 untuk energi lain, sisanya telekomunikasi dan fasilitas lain.

Jelang pilpres lalu leoni Jatam menghimpun Kerusakan hutang ekologis yg takkan pernah terbayarkan, salah satunya potret krisis di sumut soal kejahatan korporasi industri ekstraktiv tambang emas Agincourt-Martabe Jelajah di link berikut ⬇️⬇️ pemilu.jatam.org/krisis/

Banji​r bandang di Tapanuli Raya bukan datang sendirian; ia turun ke kampung-kampung setelah lebih dulu “dibuka jalan” oleh tumpukan izin di hulu. Peta ini memperlihatkan bagaimana satu lanskap Batang Toru–Sibual‑Buali dijejali berbagai proyek: tambang emas PT Agincourt Resources

Peta ini memotret bagaimana banjir terparah di Sumatera Barat bertemu dengan kepungan konsesi ekstraktif dan proyek energi skala besar. Di kabupaten-kabupaten yang paling terdampak banjir—Agam, Padang Pariaman, Padang Panjang, Tanah Datar, Padang, Solok, dan Pesisir

ACEH Peta ini memperlihatkan bahwa banjir besar yang melumpuhkan Aceh terjadi di wilayah yang salah satu konsesi hutannya dimiliki langsung oleh Prabowo Subianto melalui PT Tusam Hutani Lestari, perusahaan HTI yang menguasai sekitar 97 ribu hektare hutan di Aceh Tengah, Bener

Pandangan Ulil ini memanipulasi rasa “bersalah bersama” untuk membenarkan kejahatan struktural. Ia menyodorkan fakta bahwa semua orang pakai hasil tambang seolah itu mandat moral untuk terus menggali, padahal yang sedang dikritik adalah model produksi yang rakus, kotor, dan

Banjir di Sumatera mesti dibaca sebagai krisis tata kelola ruang, bukan semata peristiwa alam atau “dampak perubahan iklim”. #Kolom #TempoPlus tempo.co/kolom/tata-kel…

Masalah utama Sumatera hari ini, adalah penumpukan tiga lapis industri—tambang, sawit, dan industri kehutanan—di tubuh ekologis yang sama. Tiga sektor ini memakai logika serupa: membuka hutan lebat menjadi blok‑blok konsesi, mengeringkan tanah dengan jaringan jalan dan kanal,

Di pulau Sumatera, tambang justru beroperasi di kawasan yang paling rawan bencana. Dari 1.907 izin tambang dengan luas lebih dari 2,4 juta hektare di seluruh Sumatera, sebanyak 546 izin atau seluas 832 ribu hektare berada langsung di zona rawan gempa, longsor, dan banjir.

Demikian juga dengan daerah aliran sungai (DAS), dimana kawasan hulu bukan lagi wilayah lindung, tapi sudah disesaki konsesi tambang. Setelah dioverlay, blok-blok oranye konsesi ini jelas menabrak dan mengisi daerah aliran sungai (DAS) yang digambarkan dengan garis biru, mulai

Laode M Syarif Bersihkan_Indo Kabar buruk lainnya, hutan Sumatera yang seharusnya menjadi benteng terakhir iklim dan sumber air, juga sedang dikepung tambang. Setelah kami cocokan dengan data sebaran izin tambang di Sumatera, terdapat 551 izin tambang yang berada langsung di dalam kawasan hutan dengan luas

Wilayah Aceh mengalami penggerusan hutan yang signifikan akibat berbagai faktor seperti perambahan untuk perkebunan dan pertambangan, pembalakan liar, dan konversi lahan. Wilayah hulu sungai di Aceh telah dialihkan menjadi Hutan Tanaman Industri (HTI). Hutan alam digantikan

Konsesi milik Prabowo ini berdiri berdampingan dengan puluhan izin tambang, HTI, HPH, dan kebun sawit berskala raksasa yang bersama‑sama menggerus tutupan hutan di pegunungan dan hulu sungai, merusak daerah tangkapan air, dan melemahkan kemampuan alam menahan limpasan hujan.