Pengalihan server KPU diam-diam dipindahkan dari Singapura ke Indonesia. Alasan audit forensik oleh tim independen buat panik KPU 🤭 Ada hal yg menarik dari Roy Suryo: justru akan memudahka audit server tersebut. KPU lupa mengganti nama saat perpindahan: lupa ganti nama 🤣

Pak Muhadjir Efendy Kemenko PMK Ini membuktikan kalau aparat negara ikut cawe" dg menggunakan Bansos sbg alat untuk memenangkan 02 #DukungHakAngketDPR #DukungHakAngket

Kalo mau demo Pastikan Kekuasaan itu Jatuh Kalo tidak Jatuh Tidak ada Gunanya bagi Mereka ‼️ Kalo aksi mulai jam 8 pulang jam 5 Percuma Kalo perlu kemping ya kemping Kalo perlu nginap ya nginap Siapkan perbekalan intinya :Jangan Pulang sebelum Tuntas ‼️

Moga Angket DPR panggil pemilik lembaga2 survei ini. Bongkar!

Ga usah pake imbau2 sgala. Hak Angket cm GERTAK kok! Ga usah khawatir ..

Mahasiswa Kaleng Kaleng 😎😎 Ngakak Gue Jadinya 😀😀😀 Demo Mahasiswa Pro KPU RI 🤫 Saat Mau Di Wawancara Kok Pada Minggir Udah Kayak Ikan Sapu Sapu 🤣🤣🤣

Muhammadiyah Berlakukan Kalender Islam Global, Ini Dalil Syar’i dan Argumen Sains-nya dlvr.it/T3F6TP

PEMILU DINILAI CURANG TSM, FORUM PENYELAMAT REFORMASI DAN DEMOKRASI (FPRD) MINTA JOKOWI MUNDUR SECARA SUKARELA! Ini bukan lagi urusan Copras Capres, tapi sudah merupakan perlawanan massal terhadap penguasa yg telah menyalahgunakan kekuasaan dg melanggar konstitusi.

“Sekarang seakan disebarkan juru bicara-juru bicara untuk mengatakan hak angket tidak cocok untuk pemilu. Siapa bilang tidak cocok, bukan pemilunya tapi kebijakannya yang berdasar kewenangan tertentu,” ujar Mahfud MD

JOKOWI HARUS DIMINTAI PERTANGGUNGJAWABAN SEBELUM HABIS MASA JABATAN! --- Prof. Ryaas Rasyid ---

Apakah perlawanan akan berakhir, setelah KPU atau MK menetapkan hasil PILPRES 2024? Jelas tidak. Karena ini bukan urusan Copras Capres. Tp jauh lbh besar dr itu, perlawanan rakyat atas penyalahgunaan kewenangan penguasa yg banyak melanggar hukum konstitusi.

BERAPA NILAI PEMILU 2024 DIBANDINGKAN DG PEMILU 1999? (1 - 10) 2024 : 4 1999 : 8 --- Prof. Dr. Tofung Mulya Lubis, S.H. ---

Mahfud Sebut Hak Angket Pemilu di DPR Bisa Jatuhkan Sanksi Politik, Termasuk "Impeachment" Presiden nasional.kompas.com/read/2024/02/2…

Hak angket yang didukung Megawati adalah untuk mengungkap adanya dugaaann kecurangan sebelum, saat dan sesudah Pemilu 2024. dlvr.it/T3Fvf8

Ini program Prabowo. Bukan Jokowi. Ape Lo? 😆

"Hak Angket bukan untuk pemakzulan. Ibu Megawati juga tidak ingin pemerintahan goyah sampai 20 Oktober 2024, dan Ibu Megawati tidak memerintahkan para menteri dari PDI Perjuangan untuk mundur,” kata Todung dalam keterangannya, Senin (26/2/2024).

Wanita non-Muslim ini menjelaskan bagaimana aturan perang dalam ajaran Islam...

Politik MUAK! #KawalPutuskanMK #SelamatkanDemokrasi