trickle down effect bukannya udah lama disangkal sbg jalan menuju kesejahteraan.... m.kumparan.com/kumparannews/c…

Panjang umur sehat selalu Senior!!

Wah ini bagaimana mekanismenya?

Bukan soal meminta maaf dan akan jadi koreksi, tapi inilah cerminan ttg pejabat BNPB Indonesia gunakan fasilitas negara untuk urusan pribadi. Bentuk lain dari korupsi ini.

pantaun X dibeberapa tempat aparat bersikap keras, khawatir justru meningkatkan eskalasi perlawanan massa..

kalau spt ini sih sdh disetting untuk rusuh; pembakaran fasum, penjarahan bukan lagi cerminan protes massa tapi memang ada dalang yg menghendaki Indonesia rusuh.

PA GMNI Serukan Tegakan Keadilan dan Dengarkan Suara Rakyat!  gesuri.id/pemerintahan/p… #pdiperjuangan

Bener lho Pak Listyo Sigit Prabowo , ditunggu lho hasilnya

Siapa yang bertanggung jawab atas melayangnya nyawa2 selama aksi akhir agustus ini? Harus ada tim pencari fakta untuk diketahui siapa yg bertanggung jawab!!

kalo gue sih ganti Ketum PSSI, sebab gagal bangun sistem pembinaan dini

Keputusan KPU ini dapat diuji di Komisi Informasi. Masyarakat dapat mengajukan permohonan kpd KPU RI lalu mengujinya di Komisi Informasi.cc Refly Harun

Ada kealpaan prosedur dan norma dalam PKPU 731. KPU harus lakukan uji konsekuensi ulang . beritabuana.co/2025/09/16/men…

Sebagai bentuk keterbukaan Bawaslu, Awasmin sampaikan laporan keuangan Bawaslu tahun 2024. Silakan #SahabatBawaslu akses dengan meminta kode QR di bawah ini.

Kasus keracunan MBG dikategorikan sbg informasi serta merta, maka sesuai UU KIP Pemerintah wajib mengumumkan terkait hal tsb. Mencabut kartu liputan pers tindakan tdk patut dlm rangka hak publik untuk tahu. cc tempo.co kumparan detikcom

Untuk mencapai tahap ini Polri telah diperiksa mulai aspek memgumumkan, menyediakan, kelembagaan, PBJ dan Inovasi. Uji Publik akan menilai aspek kualitas keterbukaan dihadapan panelis independen. Publik pun dapat langsung mengikuti atau kirim pertanyaan lewat koloj komentar.

Inilah dampaknya kalo politik dicampur aduk dgn sepak bola...ambyar...

Turut beri tanggapannya ya. Ini LHKPN Pimpinan Polri yg saya akses 22 Des 2025 Pkl 23.36. LHKPN ditanyakan pula dalam kuesioner dan terverifikasi tersedia. Lalu, MoU dan LHP BPK adalah hasil uji konsekuensi thn 2021 yang kebetulan Polri di tahun 2021-2022 belum informatif.

Negara selalu kalah berhadapan dengan soal spt ini; orang beribadah yg merupakan HAM selalu dibenturkan dengan birokrasi perijinan. Agar Menteri HAM NataliusPigai dan jajarannya memberi atensi.

PPID Danantara semestinya update informasi berkaitan profil para pimpinannya secara lengkap sesuai standar layanan informasi publik. Jadi publik bisa mengetahui pasti.

Eh MU menang lagi, lawan Arsenal pula