Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah ditargetkan RAPBN 2026 mencapai Rp995 triliun. Outlook realisasi 2025 hanya 94,27% target (shortfall 5,73%). Kembali ke tren jarang mencapai target. Kenaikan target 2026 mungkin indikasi ditetapkannya tarif 12%.

Transfer Ke Daerah (TKD) direncanakan RAPBN 2026 sebesar Rp650 triliun. Turun drastis dibanding APBN 2025 yang Rp920 T, serta outlook realisasinya yang Rp864 T. Secara porsi, hanya 17,17% dari total Belanja Negara. Porsi terendah sejak 2001. Menegaskan tren sentralisasi fiskal.

Dana Bagi Hasil (DBH) yang merupakan bagian pendapatan negara yang dialokasikan dari APBN kepada daerah direncanakan RAPBN 2026 sebesar Rp45,08 triliun. Turun drastis dibanding APBN 2025 (Rp192,28 T) atau outlook realisasinya(Rp178,38 T). Terendah sejak 2016. Hasilnya berkurang?

Dana Alokasi Umum (DAU) bersumber dari APBN dan dialokasikan kepada pemerintah daerah untuk menyamakan kemampuan keuangan antar-daerah demi mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. RAPBN 2026 mengurangi DAU drastis, menjadi Rp374 T. Terendah sejak 2016.

Dana Alokasi Khusus (DAK) dialokasikan dari APBN ke daerah untuk membiayai kegiatan khusus (fisik atau nonfisik) sesuai urusan daerah dan prioritas nasional. RAPBN 2026 menurunkan DAK menjadi Rp155 T. Terendah sejak 2016. Padahal, diminta mendukung berbagai prioritas nasional.

Belanja Pemerintah Pusat RAPBN 2026 sebesar Rp3.136,5 triliun. Terdiri 8 jenis belanja, seperti: barang Rp706,73 T (22,53%), bunga utang Rp599,44 T (19,11%), pegawai Rp580,71 T (18,51%), subsidi Rp318,89 T (10,17%), modal Rp 274,18 T (8,74%%), bantuan sosial Rp167,37 T (5,34%).

Belanja barang pada RAPBN 2026 direncanakan Rp706,73 triliun atau 22,53% dari total Belanja Pemerintah Pusat, merupakan porsi terbesar. Jenis belanja ini mencakup barang dan jasa habis pakai setahun, termasuk perjalanan dan rapat dinas. Tidak mengindikasikan upaya efisiensi.

Pembayaran bunga utang RAPBN 2026 sebesar Rp599,44 triliun atau 19,11% dari total Belanja Pemerintah Pusat (BPP). Porsi terbesar kedua dan nilainya terus meningkat tiap tahun. Selalu menjadi jenis belanja terbesar pertama atau kedua (kisaran 19-21% BPP) beberapa tahun terakhir.

Belanja Pegawai RAPBN 2026 direncanakan Rp580,71 triliun atau 18,51% dari total Belanja Pemerintah Pusat. Nilainya meningkat cukup signifikan selama beberapa tahun ini, namun porsi atas belanja pemerintah pusat bertahan kisaran 18-19%. Jenis ini termasuk membayar dana pensiun.

Pembayaran pokok utang (cicilan/pelunasan) masuk item pembiayaan (bukan belanja). Juga penerimaan utang baru, bukan pendapatan. Pembiayaan utang disajikan nilai bersihnya. Pembayaran pokok dan penarikan utang baru “fleksibel”, realisasinya pada LKPP tahunan. Data lain prakiraan.

In preparation for teaching this fall, I'm creating a document titled "Abuse and Use of AI in Social Science Research Analysis and Writing". It will offer examples of "good use" and "base use" of AI. For most, I offer detailed examples of the good and bad. But NOT for 👇 task

My book drops on September 30, and Stanford Press has a promo for 20% off. You can preorder here: sup.org/books/politics…

Excellent piece by Seva: There are two Mearsheimers. The first explained Russian aggression through a convincing and grounded theory. The second abandoned that theory to make it a morality play in which America is the villain hegemon.substack.com/p/the-two-mear…

Mendagri Terbitkan SE Evaluasi Kenaikan PBB-P2 ke Kepala Daerah tirto.id/mendagri-terbi…

Ba

US agrees tariff exemption for RI's palm oil, cocoa, rubber, senior minister says - Economy - The Jakarta Post #jakpost bit.ly/47xjZzJ

Anggaran Pendidikan melalui Transfer Ke Daerah pada RAPBN 2026 sebesar Rp253,36 triliun. Realisasinya relatif baik: 97,02% (2022), 100,13% (2023), dan 98,29% (2024). Namun, sebagian merupakan belanja yang ditentukan peruntukannya dan yang diestimasi digunakan untuk pendidikan.

I recorded a podcast on developments in Indonesian foreign policy with Dr Dino Patti Djalal during his recent visit to Sydney. We covered a lot, including feelings of resentment in Indonesia about one-sided tariff negotiations with the US. Please listen! omny.fm/shows/lowy-ins…

China deepens military ties in Southeast Asia amid regional tensions. Read more in IDSS Paper "Security by Design: Beijing’s Gradual Defence Pivot in Southeast Asia" by Gilang Kembara. #RSIS #IDSSPaper rsis.edu.sg/rsis-publicati…

Working with our neighbours, we can boost our economy, create jobs, and deliver a more secure region. Australia and Indonesia aren't just close neighbours, we're the closest of friends. Today, we welcomed Indonesia's Foreign Minister Sugiono and Defence Minister Sjafrie to