Karena angka tes harian per sejuta penduduk yang dilakukan di Indonesia masih salah satu yang terendah di dunia, dapat dipastikan bahwa jumlah orang yang sudah terinfeksi COVID-19 di negeri ini jauh lebih tinggi dari angka resmi di atas, demikian pula angka kematiannya.

Pesan utamanya di sini: kita tidak tahu. Kita tidak tahu sudah seberapa luas wabah ini menyebar di Indonesia. Di mana saja? Berapa angka kematian sesungguhnya? Kita tidak tahu seberapa efektif PSBB selama ini berhasil membengkokkan kurva wabah ini.

Kita tidak tahu apakah pemerintah lebih tahu daripada kita dan, jika iya, mengapa kita tidak diberi tahu. Kita tidak tahu mengapa ilmuwan dan analis kesulitan mendapatkan akses data. Bahkan, mengapa antaraktor pemerintah pun masih ada sekat-sekat informasi?

Di tengah pekatnya kabut ini, ada sinyal kuat bahwa pemerintah sudah mantap menyongsong era Normal Baru (Norba), di mana kita diminta berdamai dengan korona dan tetap tenang, karena ketenangan adalah setengah dari kesembuhan. Ya, agaknya mayoritas kita diproyeksikan akan kena.

Tapi, mengutip twit Ari Perdana berikut, apakah dari pihak virus sudah ditanya? 🤭 x.com/ari_ap/status/…

Persoalannya sekarang, apakah ekonomi, kepercayaan investor, dan rasa aman publik akan serta merta pulih dengan “relaksasi” ini? Dan lebih penting lagi: apakah COVID-19 akan manut dan terkendali hanya dengan ajakan “berdamai”?

Jika kemudian terjadi lonjakan kasus, sistem kesehatan mulai kewalahan, dan tenaga kesehatan kita mulai berguguran lagi, apakah warga akan rela diminta berdiam di rumah lagi? Terlebih bagi yang sudah kehilangan pendapatan, pekerjaan dan anggota keluarga, apakah semua ini sia-sia?

Namun, maafkan, kami perlu memberi kabar buruk: berdasarkan angka resmi sekali pun, kurva pandemi ini belum turun. Laju penyebaran (Rt) dan confidence intervalnya masih di atas angka 1.

Kabar lebih buruknya lagi, angka resmi dan grafik di atas mencerminkan potret sebaran 2-4 minggu lalu, mengingat ada jeda inkubasi antara saat orang terinfeksi dengan penampakan gejala, dan antara saat dites hingga hasil diumumkan. Angka riil hari ini pasti beberapa kali lipat.

Dan ini kabar terburuknya: Dua bulan ke depan adalah masa paling berbahaya bagi Indonesia.

Belajar dari sejarah wabah Flu Spanyol yang melanda dunia seabad lalu, angka kematian terbesar terjadi pada gelombang kedua, setelah orang lelah berdiam di rumah pada gelombang pertama lalu keluar bergaul karena merasa keadaan aman-aman saja.

… komunikasi publik yang tidak konsisten dan membingungkan, kacaunya koordinasi antarlembaga dan antarlevel pemerintahan hanya 2 minggu menjelang relaksasi PSBB yang diwacanakan ini, kami ingin menyerukan kepada semua pihak untuk jangan lengah, justru tingkatkan kewaspadaan.

Pertama, kami tidak akan bosan menyerukan kepada pemerintah untuk transparan tentang data, bukan saja angka kasus dan kematian akibat Covid, tapi juga data proxy lain, seperti data penguburan, data klaim BPJS, dan banyak dataset lain untuk menjelaskan skala wabah.

Transparansi adalah esensial. Selain merupakan hak warga negara yang diatur dan dilindungi beberapa undang-undang, transparansi data membantu pemerintah mendapatkan masukan kebijakan yang mumpuni dari ahli yang dapat mengakses dan mengalisis data tersebut.

Anggapan atau ketakutan bahwa "warga akan panik" jika tahu angka sesungguhnya adalah tidak berdasar. Ya, mungkin publik akan bingung sejenak, tapi tenang aja. Orang Indonesia pemaaf kok. 😉

Dengan 10,000 tes/hari, butuh 9 bulan untuk mengetes 1% populasi Indonesia. Itu terlalu sedikit. Mari kita curahkan pikiran dan sumber daya untuk mewujudkan level yang lebih ambisius: 100,000 tes/hari. Negara lain bisa. Indonesia mestinya bisa juga dong.

Prinsip utama dalam komunikasi krisis adalah: sampaikan keadaan sebenar-benarnya, apa adanya. Terutama, sampaikan bahaya dan risiko yang dihadapi agar warga waspada, bersiap, dan tahu langkah-langkah apa saja yang bisa mereka ambil untuk mengamankan diri.

Maka kami menyerukan kepada para punggawa komunikasi di lingkar dalam sana, hentikan narasi "kabar baik" yang membuai dan tidak berdasar sains. Dalam pandemi, tidak ada kematian massal akibat stress. Siapa pun yang mengatakan begitu antara terkecoh atau sedang mengecoh.

Lebih khusus lagi, hentikan narasi polarisasi yang membelah publik, misalnya, antara kubu pro-lokdon vs anti-lokdon, pro-kesehatan vs pro-ekonomi. Pesta-pesta 2019 sudah lama lewat, om dan tante. Mari ngga usah pengar dan fokus.

Dengan perspektif jernih, penanganan pandemi tidak harus menjadi simalakama antara ekonomi/kesehatan. Percayalah, itu pilihan palsu. Ekonomi takkan jalan tanpa warga yang merasa sehat dan aman. Sebaliknya, takkan dan rasa aman jika ekonomi makin terpuruk karena pembiaran.