#KawanPajak Kenapa sih sudah bayar pajak tapi masih harus lapor? Jadi, membayar itu artinya kita menyetorkan uang ke kas negara. Nah, melaporkan adalah menyampaikan bukti pembayaran melalui Surat Pemberitahuan (SPT). Karena sistem perpajakan kita menganut self-assessment, kita

Jika merchant dibebani kewajiban administrasi membayar sendiri dan melapor, maka akan memberatkan. Maka digeser ke marketplace yang akan ditunjuk memungut. Secara administrasi lebih mudah dan sederhana. Dari perspektif keadilan juga lebih adil. Kenapa? Pedagang offline dan online

Pemerintah berencana mengeluarkan aturan baru terkait pungutan pajak atas transaksi penjualan oleh para pelapak (Seller) di platform e-commerce. Dalam aturan tersebut, platform e-commerce akan diminta untuk memungut dan menyetorkan Pajak Penghasilan sebesar 0,5% dari omzet

Belakangan ini, ramai kekhawatiran soal rencana pemungutan PPh bagi pedagang online. Saya lahir dari keluarga pedagang, saya paham betul rasa cemas itu. Tapi izinkan saya meluruskan beberapa hal:

1.Ini BUKAN Pajak Baru. Yang dikenakan adalah PPh (Pajak Penghasilan), yang memang berlaku atas setiap tambahan kemampuan ekonomis (penghasilan), sesuai UU PPh yang sudah lama berlaku.

2.UMKM Tetap Dilindungi. Pedagang dengan omzet di bawah Rp500 juta per tahun tetap TIDAK dikenai pajak. Ini sudah diatur jelas dalam Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2022.

3.Lebih Mudah dan Otomatis. Rencana ini justru mempermudah pedagang. Tidak perlu repot setor atau hitung sendiri. Pajak akan langsung dipotong otomatis oleh marketplace. Pedagang tinggal fokus jualan.

4.Demi Keadilan & Kesetaraan. Pedagang offline dan online perlu diperlakukan adil. Ini bukan untuk mempersulit, tapi untuk menciptakan lapangan bermain yang setara.

5.Pemerintah Terbuka untuk Dialog. Sosialisasi akan terus dilakukan. Tidak ada niat mematikan UMKM. Justru ingin memastikan sistem pajak kita adil, modern, dan inklusif.

It took me 9 years to understand this, I’ll teach it to you in 3 minutes. Here are 10 truths about life... 1.

#KawanPajak, Pemerintah berencana menunjuk marketplace sebagai pemungut PPh Pasal 22 atas transaksi jual barang oleh pedagang online. Ini bukan pajak baru, tapi perubahan mekanisme pemungutan. Simak penjelasannya pada keterangan tertulis berikut. pajak.go.id/siaran-pers/ke… -

#KawanPajak, ada pertemuan penting di DJP! Dirjen Pajak Bimo Wijayanto dan Dubes RRT Wang Lutong membahas kolaborasi untuk menguatkan penerimaan pajak yang lebih baik demi kemakmuran negeri. Kerja sama ini disambut baik oleh kedua belah pihak, mengingat kita memiliki kesamaan

news.ddtc.co.id/berita/nasiona…

Sebuah pengamatan yg komprehensif. Terima kasih Pak Pras. Di tengah kondisi yang memang tidak mudah, optimisme tetap dijaga dengan doa dan usaha terbaik. Sukses senantiasa Pak Pras!

Bagaimana arah ekonomi Indonesia di tahun 2026? Minkeu rangkum informasi mengenai #RAPBN2026 dan Nota Keuangan di sini 👇🏼👇🏼👇🏼 #UangKita

Mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meneteskan air mata ketika berpamitan dengan jajaran pegawai Kementerian Keuangan selepas serah terima jabatan, Selasa (9/9). Untuk mengiringi pelepasan Sri Mulyani, ratusan pegawai menyanyikan lagu 'Bahasa Kalbu' dan 'Karena Cinta'.

✨KABAR TERBARU DARI APBN KITA✨ Ketidakpastian global mulai mereda. Pada 17 September lalu, The Fed menurunkan tingkat suku bunga acuan sebanyak 25 bps menjadi 4,25%. Membaiknya kondisi ekonomi global diharapkan membawa angin segar bagi Indonesia untuk mendorong pertumbuhan

🔑 Ini dia kuncinya: Aktivasi Akun Coretax! #KawanPajak, segera aktifkan akun di coretaxdjp.pajak.go.id. Langkah ini penting untuk kemudahan dan efisiensi seluruh administrasi perpajakan Anda. Dukung modernisasi sistem pajak Indonesia. Aktivasi Akun Coretax, Urusan Pajak

Bulan Oktober, O-nya apa? ✨OPTIMIS✨ Kinerja #UangKita tetap terjaga baik, seiring proyeksi pertumbuhan ekonomi global yang mulai membaik. #APBNKita

0% equipment, 100% talent