Sebagai salah satu Anggota Tim Ahli Pemerintah untuk RUU KUHAP yang bertugas membahas DIM, SAYA MENYATAKAN MENOLAK RUU KUHAP. Sejak awal sudah curiga keberadaan tim ahli sekadar legitimasi bahwa "telah melibatkan ahli/akademisi dari berbagai perguruan tinggi". Ternyata...

Nih bang Ganjar, tim ahli yg jelas di-hire pemerintah aja begini👇🏾👇🏾👇🏾👇🏾👇🏾

Dengar Cerita Korban: Revisi KUHAP Untuk Siapa?” Dalam momentum krusial pembahasan RUU KUHAP yang sedang dikebut oleh DPR, kami mengundang kamu untuk hadir dalam acara Dengar Cerita Korban: Revisi KUHAP untuk Siapa? Sebuah ruang yang menghadirkan langsung cerita-cerita dari

Kenapa Perlu Menolak Revisi KUHAP dengan Draf yang ada sekarang silahkan saksikan saat ini #TolakRKUHAP link youtube youtube.com/live/uuGESrOq8…

Coba artikan apa ugal-ugalan. Ugal-ugalan ga Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Pemerintah baru di-upload 8 Juli, 9-10 Juli pembahasan, dan hanya mau 4% dari DIM yg dibahas Belum lagi, akademisi yg disuruh buat DIM tak dilibatkan dalam finalisasi DIM m.antaranews.com/berita/4972433…

#BreakingNews‌ Guru Besar dan Dosen Hukum Pidana menyatakan sikap atas pembahasan #RKUHAP 2025. Ada 8 masalah serius dalam RKUHAP 2025 dengan tuntutan berikut: 1. Presiden RI dan DPR RI menghentikan pembahasan RKUHAP 2025 dan mengembalikannya ke proses yang transparan, dan

Hukum dan kekuasaan, tak terpisah. Hanya kaum formalisme yang dominan di pendidikan hukum doyan mengajarkan manipulasi atas relasi kuasanya. Keadilan sosial tak akan pernah dirasakan bila penguasa hari ini terus memaksakan kepentingan politik ekonominya sendiri dalam berhukum.

Terbuka untuk umum gaes, monggo konfirmasi kehadiran klean melalui link ini yaaa forms.gle/6qsvhMaG7dUdEU… Sampai jumpa

Jangan Lupa Besok tgl 25 July jam 09.00 WIB ... bersama Agung Wardana sekar with #AllEyesOnPapua 🍉 dll.... Semua Diundang..

Mahkamah Internasional: Negara dan Korporasi Bertanggung Jawab atas Krisis Iklim kompas.id/artikel/mahkam… ⁦Harian Kompas⁩

Nyawa ngga ada harganya di konoha

The International Court of Justice has affirmed what many of have been demanding for years: that all governments have a shared responsibility to protect our common home. time.com/7307250/icj-cl…

Putusan hakim terhadap dua prajurit TNI yang menembak mati MAF, pelajar SMP berusia 13 tahun, memicu kemarahan keluarga korban. Mereka divonis 2,5 tahun penjara dan dipecat dari militer, meskipun terbukti menembak langsung hingga korban tewas. KontraS Sumatera Utara menyebut

Harusnya disampaikan oleh yang lebih ahli. Namun, kritik ini harus disampaikan. Dampaknya bisa berbahaya, perampasan tanah-tanah rakyat bisa meluas dan sistematis, dan jelas melanggar hak asasi manusia. tempo.co/politik/akadem…

Reformasi kepolisian jadi salah satu tuntutan gerakan reformasi 98, tapi “makin ke sini polisi makin ke sana…”Coming soon: MANTRA BERBENAH.

Salah satu pihak dapat cuan gede dari proyek IKN adalah pabrik semen milik BUMN & Swasta (baca: oligarki kawan jkw). Setelah proyek IKN berhenti, pabrik semen lesu. Kalau saja ini aparat berani, jkw bisa diadili karena menguntungkan pihak lain. Jelas, IKN ini buat siapa!

Sementara Koorporasi2 besar masih diizinkan untuk mengeksploitasi lahan gambut yg menyebabkan karhutla..

Orang yang sama memberikan keterangan.....

yang ini aman dan gak ada kena sanksi apa2 berbohong n merekayasa kasusnya?

Jauh-jauh masyarakat adat, petani, dan nelayan yang terdampak PSN dari Rempang, IKN, Kaltara, hingga Merauke datang ke Mahkamah Konstitusi, pemerintah malah minta sidang ditunda karena belum siap menyampaikan keterangan. #CabutPSN